Uncategorized

Revisi UU KPK Lemahkan atau Menguatkan KPK?

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jakarta, (Ngompol) – Sejatinya, wacana revisi UU KPK bukanlah barang baru. DPR telah mewacanakan ini sejak 2010 atau sejak masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu DPR periode 2009-2014 pernah beberapa kali ingin merevisi UU KPK, tapi beberapa kali pula tak jadi dilakukan.

Semangat untuk merevisi UU KPK ini pun berlanjut pada DPR periode sekarang, yang notabene akan habis masa jabatannya akhir bulan ini. Rapat Paripurna DPR sepakat revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi usul inisiatif DPR.

Kesepakatan diambil setelah juru bicara dari 10 fraksi yang duduk di Senayan menyampaikan pendapat secara tertulis ke meja pimpinan Rapat Paripurna DPR. Revisi UU KPK disebut akan mencakup pada empat poin yakni penyadapan, dewan pengawas, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), dan pegawai KPK.

Berdasarkan pandangan partai PDI Perjuangan, penilai usulan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) membawa semangat perbaikan. Hasto menyebut revisi UU KPK penting agar kinerja lembaga antirasuah semakin baik.

“Semua dalam semangat untuk perbaikan,” Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Hasto menekankan revisi itu bertujuan agar pengawasan terhadap KPK semakin diperkuat dan mengedepankan pencegahan tindak korupsi. Menurutnya, hal itu sejalan dengan pidato Presiden Jokowi saat berbicara di pidato kenegaraan pada 16 Agutus lalu. “Ada juga spirit untuk meningkatkan sinergitas antarlembaga penegak hukum, tapi sekaligus untuk memperbaiki,” kata dia.

Namun, Banyak pihak mempertanyakan urgensi UU KPK direvisi. Salah satunya pakar hukum, Abdul Fickar Hadjar. Sejak wacana RUU digulirkan dan mendapat penolakan secara masif oleh masyarakat, pembahasan ini sudah tak lagi terdengar.

Sehingga, ia mempertanyakan langkah DPR melakukan kembali membahas RUU KPK yang dinilai sangat melemahkan kinerja KPK jika RUU ini disahkan menjadi undang-undang. “Atas dasar kebutuhan apa rencana perubahan undang-undang KPK ini digulirkan,” kata Fickar, Kamis (5/9).

RUU KPK terus menuai kontra dari publik, khususnya para pegiat anti korupsi dan pemantau parlemen, karena terdapat poin-poin dari pasal yang mengancam kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Poin tersebut adalah kewenangan penyadapan atas izin pengawas, pembentukan dewan pengawas KPK, penambahan SP3 atau penghentian kasus di KPK, serta terkait pengumuman LHKPN.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top