Artikel

Pembatalan Capim KPK di Tangan Jokowi

Jakarta, (Ngompol) – Kemarin, panitia seleksi calon pimpinan KPK telah menyerahkan 10 nama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu dari 10 orang ini nantinya bakal menjadi pemimpin KPK selama periode 2019-2023.

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menyatakan, Presiden Joko Widodo memiliki banyak tamu sehingga tak mengumumkan sendiri 10 nama Capim KPK. “(Presiden) banyak tamu. Yang lalu juga bukan beliau. Beliau mengatakan silakan pansel (yang menyampaikan),” kata Yenti di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/9).

Yenti mengatakan, Jokowi juga tak mengoreksi 10 nama Capim KPK yang pihaknya serahkan. Menurutnya, Jokowi telah menerima hasil kerja Pansel dalam menyeleksi calon pimpinan lembaga antikorupsi selama dua tiga bulan ini. “Ternyata egga ada istilah koreksi. Sudah sesuai. Kita memang kepanjangan tangan presiden, ini lah hasilnya,” tuturnya.

Setelah menerima sejumlah nama itu, Jokowi mengaku tak tergesa-gesa menyerahkan 10 nama Capim KPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jokowi sendiri telah menerima 10 nama dari Pansel Capim KPK.

“Kita harapkan, saya kira kita juga kan tak harus tergesa-gesa (menyerahkan ke DPR),” kata Jokowi saat menerima Pansel Capim KPK, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9).

Jokowi menyatakan yang paling penting 10 Capim KPK tersebut layak dipilih oleh DPR. Nantinya Komisi III DPR yang akan memilih 5 dari 10 nama Capim KPK periode 2019-2023. “Yang paling penting menurut saya, apa yang akan nanti saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama-nama yang memang layak dipilih oleh DPR,” ujarnya.

Menurut Jokowi, seleksi yang dilakukan Pansel Capim KPK telah melalui proses panjang. Ia pun meminta kepada Pansel Capim KPK agar masukan dari masyarakat serta para tokoh dijadikan catatan-catatan.

Sementara itu, Komisi III DPR RI menyerahkan hasil seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) kepada Presiden Joko Widodo bila ingin ditunda atau dibatalkan. Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mengingatkan, Jokowi dapat melakukan langkah seperti saat Budi Gunawan selesai menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai Kapolri pada 2015 silam.

Menurutnya, DPR tidak bisa melantik seseorang untuk menduduki jabatan tertentu karena hanya diberikan kewenangan untuk memproses nama calon yang diajukan oleh Presiden.

“(Contohnya) Budi Gunawan sudah fit and proper testdi DPR, Jokowi enggak mau melantik, selesai. DPR memang bisanya memproses, seperti pengalaman Budi Gunawan, sudah fit and proper test tapi Presiden enggak mau melantik, kami bisa apa?” ujar Politikus Partai Gerindra ini.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top