Artikel

Banyak Masalah dalam RUU KUHP

Jakarta, (Ngompol) – Pergantian masa jabatan legislator akan segera berganti, dengan adanya pergantian itu maka Rancangan KUHP diminta disahkan terlebih dahulu. Memang topik ini sudah menjadi perdebatan sejak awal tahun 2019.

Beberapa waktu yang lalu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menuntut pemerintah dan DPR tidak terburu-buru untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Peneliti ICJR Maidina Rahmawati mengatakan, RKUHP masih memiliki banyak permasalahan yang belum terselesaikan.

“Aliansi Nasional Reformasi KUHP menuntut pemerintah dan DPR tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP karena RKUHP masih memiliki banyak permasalahan,” ujar Maidina dalam diskusi di Kafe Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (5/5).

Kini giliran Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merespons Rancangan Undang-Undang KUHP yang membolehkan aborsi untuk korban pemerkosaan. Ide dasar itu sudah diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah, namun aborsi untuk korban perkosaan punya batas waktu terlalu singkat, yakni 40 hari.

Selain dalam RUU KUHP, aborsi untuk korban perkosaan diatur dalam UU Kesehatan jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014. Dalam PP itu diatur, pengguguran kandungan bisa dilakukan sepanjang ada alasan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan.

Sementara itu, Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut MP Pangaribuan berharap untuk mempercepat proses pengesahan RUU KUHP. Sebab, RUU KUHP itu telah diperdebatkan 50 tahun lebih.

“Kalau ditunda dilemanya nanti DPR yang akan datang mengulang lagi dari awal, dan belum tentu akan jadi disahkan,” kata Luhut MP Pangaribuan di Jakarta sebagaimana dilansir Antara, Rabu (4/9).

Memang saat ini, menurutnya, ada beberapa poin dalam RKUHP yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat, tetapi hal tersebut jangan menjadi penghambat pengesahannya. Contoh persoalan yang masih pro dan kontra seperti pasal soal LGBT kata dia, nanti punya kesempatan untuk menyempurnakannya dengan menguji pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi.

Luhut lebih cenderung setuju kekurangan KUHP diperbaiki di masa mendatang dari pada menunda karena hanya sebagian kecil saja yang menjadi persoalan saat ini. Untuk pasal yang menjadi kontroversi pun bisa ditinjau kembali setelah KHUP disahkan.

“Dengan pertimbangan masalah-masalah itu, kita pilih minus yang paling sedikit, jeleknya paling sedikit,” ujar Luhut.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top