Artikel

Usul Tambah 10 Kursi Pimpinan MPR, UU MD3 Diperkuat

Jakarta, (Ngompol) – Fraksi di MPR mulai membahas wacana penambahan kursi pimpinan. Wacana itu sebelumnya digagas oleh Partai Amanat Nasional. PAN mengusulkan pimpinan MPR ditambah menjadi 10, dengan rincian sembilan fraksi partai politik dan satu perwakilan DPD.

Badan Pengkajian MPR sudah melakukan rapat pleno. Sekarang pembahasan dilakukan tim sinkronisasi bersama pimpinan fraksi di MPR. Anggota MPR Fraksi PAN Saleh Daulay menyebut berbagai tanggapan muncul terhadap wacana penambahan pimpinan MPR. Ada yang menanggapi baik. Ada yang ingin memperdalam argumentasi.

Saleh menyebut, bukan mustahil penambahan kursi pimpinan dilakukan periode sekarang yang bakal habis masa baktinya pada 30 September. Sebab menurutnya, hanya dua pasal yang diubah dalam UU MD3. Kalau semua fraksi MPR setuju, tinggal fraksi di DPR diminta kerelaan untuk merevisi kembali UU MD3.

“Kalau disetujui usulan penambahan itu diterima, maka memang diminta kerelaan dari semua parpol dan fraksi-fraksi, khususnya di DPR, untuk merevisi kembali UU MD3,” kata Saleh di Jakarta, Rabu (21/8).

Namun, Ketua DPR Bambang Soesatyo justru menolak kembali melakukan revisi UU MD3. Politikus Golkar yang disapa Bamsoet itu menyebut tidak ingin terlibat untuk revisi. “Saya tetap berpegang kepada posisi saya sebagai ketua DPR yang telah menyelesaikan UU MD3. Dan saya tidak mau terlibat lagi dalam perubahan UU MD3,” ujarnya.

Koleganya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah lebih keras lagi mengkritik wacana penambahan pimpinan MPR. Fahri menilai, pimpinan MPR tidak memiliki fungsi. Kerjanya, menurut Fahri, hanya simbolik menerima tamu. Memimpin rapat pun satu kali dalam setahun atau lima tahun.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai penambahan pimpinan MPR ini belum memiliki urgensi apapun. Bahkan, menurutnya, penambahan pimpinan ini bisa melukai hati rakyat Indonesia. “Sangat tidak urgen dan sangat melukai hati rakyat,” kata Ujang.

Menurutnya, isu penambahan pimpinan ini hanya untuk kekuasaan para elite politik. Padahal, lanjut Ujang, anggota parlemen seharusnya lebih bisa mendahulukan kepentingan rakyat.

Ujang juga menilai penambahan pimpinan ini akan menambah beban negara. Sebab, jika ada penambahan pimpinan maka akan ada tambahan anggaran kebutuhan parlemen beserta fasilitasnya.

“Fasilitas akan bertambah mobil dinas dan lain sebagainya dan ini kan melukai rakyat di saat pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan di lima persen ya tidak bergerak. Lalu di saat masyarakat katakanlah masih harus diperhatikan kesejahteraan gitu kan, ekonomi sedang turun lalu neraka menginginkan fasilitas dan jabatan yang penambahan 10 kursi itu,” ujarnya.

“Ini kan mejadi persoalan ke depan nanti rakyat tidak akan percaya lagi terhadap mereka begitu. Itu persoalannya,” sambungnya.

Lagipula, saat ini fungsi MPR pun belum berjalan dengan baik. Sehingga, Ujang menilai aneh jika MPR memiliki jumlah pimpinan yang lebih banyak daripada pimpinan DPR yang fungsinya lebih terlihat.

Perlu diketahui, berdasarkan UU MD3 pimpinan saat ini berjumlah delapan kursi. Namun dalam UU itu juga, tepatnya pasal 427 C disebutkan usai Pemilu 2019 jumlah pimpinan MPR harus kembali lagi menjadi lima kursi. Penambahan pimpinan MPR bisa dilakukan apabila dilakukan revisi lagi UU MD3. Revisi bisa gulirkan jika ada kesepakatan dengan fraksi di DPR.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top