Artikel

Sekjen Koalisi Jokowi-Ma’ruf Berembuk Soal Menteri

Jakarta, (Ngompol) – Partai politik (parpol) koalisi pemerintahan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin mulai membahas komposisi pimpinan alat kelengkapan dewan. Hal itu diungkapkan Sekjen DPP PPP Arsul Sani seusai menghadiri peringatan Hari Kontitusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (18/8).

Menurut Arsul, pertemuan para sekjen partai koalisi Jokowi-KH. Ma’ruf Amin beberapa waktu lalu merupakan pertemuan rutin dan biasa. Hanya saja, pertemuan itu menjadi momentum bagi koalisi memberikan ucapan kepada Hasto Kristiyanto yang dipercaya kembali menjadi Sekjen DPP PDI Perjuangan.

“Terus yang kedua kami tentu membahas isu-isu yang berkembang,” kata Arsul.

Menurut Arsul, isu yang aktual dan berkembang di antaranya soal komposisi pimpinan MPR periode mendatang. Menurutnya, dari 10 parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin, sebanyak 5 partai lolos ke parlemen. “Maka kita sudah mulai ancang-ancang untuk membicarakan tentang distribusi pimpinan di alat kelengkapan dewan,” ujarnya.

Sementara itu, bicara komposisi menteri kabinet, Arsul yang juga mantan Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi sebagai Presiden terpilih untuk menggunakan wewenang dan hak prerogatifnya.

“Tapi memang tadinya kami setelah Hari Konstitusi ini mau bertemu, malah mau konpres bersama di pressroom cuma karena enggak lengkap dan enggak semua bisa, ya akhirnya kita tunda mungkin 2 atau 3 hari yang akan datang,” tandasnya.

Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto juga angkat bicara soal komposisi menteri. Baginya, sebenarnya tak ada dikotomi antara menteri profesional dari partai maupun dari kalangan teknokrat.

“Karena partai juga terus menerapkan kaidah ilmu pengetahuan, teknologi, management, beset practices dalam mengelola partai,” ujar Hasto di Jakarta, Minggu (18/8).

Dengan demikian, kata Hasto, profesionalitas dimaknai sebagai sebuah pemahaman terhadap keseluruhan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hasto menegaskan, dalam pertemuan para Sekjen Partai koalisi Jokowi-KH. Ma’ruf Amin beberapa waktu lalu juga tidak sepakat dengan dikotomi tersebut.

“Karena partai juga kembangkan kemampuan profesional itu, tapi boleh dikatakan mana yang dari elemen parpol dan elemen nonparpol teknokrat, itupun dari partai juga terus kembangkan kemampuan teknokrasinya,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top