Artikel

Golkar dan NasDem Tolak Demokrat

Jakarta, (Ngompol) – Suara Partai Demokrat yang ingin bergabung ke pemerintahan mulai bergema kembali. Namun dua partai pendukung Jokowi-Ma’ruf nampak memasang benteng tercapainya kesepakatan itu. Golkar dan NasDem pun kompak tak ingin adanya pembagian kursi jika sepakat.

Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menilai Partai Demokrat menginginkan jatah kursi menteri hingga menyatakan ingin bergabung dengan koalisi. Hal ini ia katakan terkait pernyataan Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang mengatakan partainya sudah resmi mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“Sepertinya semua partai politik yang mau gabung ke pemerintah saat ini pasti punya keinginan join di kabinet,” kata Irma pada wartawan, Selasa (13/8).

Irma menilai wajar jika Demokrat ingin gabung koalisi Jokowi. Hal itu lantaran ia nilai karena Demokrat tidak pernah menjelekkan Jokowi dan menggunakan politik identitas.

“Makanya partai yang kemarin membumi hanguskan presiden degan SARA, Hoaks dan fitnah, sebaiknya belajar konsisten saja dulu pada konsituen, agar tetapi memiliki kehormatan di hadapan publik,” ungkapnya.

Kendari demikian, NasDem mengapresiasi pilihan politik Demokrat. Namun, Irma menegaskan semua akan diserahkan pada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

Selanjutnya dari pandangan Golkar, lewat politisi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi tak masalah Demokrat gabung asal tidak diberi jabatan strategis di eksekutif.

“Pada dasarnya, untuk memperkuat koalisi pemerintah, baik saja. Tapi bukan dalam formasi di kabinet ataupun di faksi pimpinan-pimpinan di legislatif,” kata Bobby lewat pesan kepada merdeka.com, Selasa (12/8).

Alasannya, di level eksekutif perlu pengambilan keputusan yang cepat, sedangkan dalam kampanye Pilpres 2019 lalu banyak perbedaan sikap antara pendukung 01 dan 02. Seperti pengelolaan ormas, konsep pembangunan infrastruktur, konsep postur pertahanan dan lain-lain.

Bobby khawatir jika Demokrat duduk di kabinet akan menyulitkan di level teknis. “Dan esensi pemilu serentak pilpres dan pileg, adalah koalisi pemerintah terbangun sebelumnya, kalau ini diacak-acak lagi karena ada kedip-kedipan, berarti 2024 tidak perlu ada threshold untuk capres, apalagi sistem pemilihan presiden tertutup,” tuturnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top