Artikel

Milenial Mengenal Amandemen dan GBHN

Jakarta, (Ngompol) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merampungkan rumusan haluan negara yang dicanangkan untuk dihidupkan lagi. Di era mantan presiden Soekarno dan Soeharto, haluan negara ini dikenal dengan istilah GBHN, singkatan dari Garis-garis Besar Haluan Negara.

Draf susunan MPR itu berjudul “Pokok-pokok Haluan Negara” dengan tebal 140 halaman. Terdiri dari tujuh bab, beleid tersebut antara lain berisi arah kebijakan pembangunan 2020-2045 dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, pertahanan serta keamanan.

MPR mencanangkan rumusan ini menjadi GBHN. Sebelumnya GBHN dihapus pada 2002 seiring dengan amandemen keempat Undang-undang Dasar 1945.

“Masih draf, sedang disempurnakan oleh Badan Pengkajian,” kata anggota MPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno, soal rancangan GBHN tersebut pada Jumat, (9/8).

Dalam pengantarnya, disebutkan bahwa tidak adanya GBHN telah mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang. Pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pada saat berkampanye.

“Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan presiden dan wakil presiden ke masa jabatan presiden dan wakil presiden berikutnya,” demikian tertulis dalam pengantar.

Haluan negara ini dianggap perlu sebagai dokumen hukum dan politik bagi penyelenggara pembangunan nasional. Dokumen haluan negara yang nantinya ditetapkan MPR akan menjadi pedoman bagi presiden untuk dijabarkan dalam bentuk pembangunan nasional.

Pembahasan ini belangan kerap menjadi topik hangat. Istilah amandemen juga GBHN tentunya hanya dipahami sebagian kalangan. Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, pun menjelaskan makna amandemen yang akan lebih mudah dipahami para kaum milenial. “Amandemen itu sebenarnya istilah perubahan konstitusi,” kata Bivitri, Minggu, (11/8).

Untuk istilah GBHN, Bivitri menerangkan bahwa istilah itu dikenal setelah Presiden Soekarno menyampaikan pidato politik pertama kali menjelang kejatuhan pemerintahannya. Selanjutnya pidato itu menjadi garis besar haluan negara. Setelah era Soekarno jatuh, Presiden Soeharto melanjutkan GBHN dan menjadi konsesi ketatanegaraan.

Adapun isi dari GBHN itu sendiri, menurut Bivitri, mengawang-ngawang alias tidak ada alat ukur dan targetnya. “Misalnya target kita GBHN memajukan kesejahteraan. Tapi enggak terlalu jelas target seperti apa, kapan mau dicapai,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top