Artikel

FPI : Ada Kekuatan Underground Ingin FPI Bubar

Jakarta, (Ngompol) – Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali meminta organisasi Front Pembela Islam (FPI) mematuhi persyaratan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Ormas agar Surat Keterangan terdaftar (SKT) bagi ormas tersebut dapat diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri.

Politikus Partai Golkar itu meyakini pemerintah akan menerbitkan perpanjangan SKT FPI bila memenuhi aturan yang berlaku. “Persyaratannya, kan, ada tuh dalam peraturan tentang keormasan harus apa, harus apa. Penuhi aja itu,” kata Amali di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (1/8).

Ia mengatakan pemerintah akan bertindak sebaliknya bila FPI tak memenuhi berbagai persyaratan tersebut. Amali mengingatkan pemerintah pasti tak akan memperpanjang SKT FPI bila ormas tersebut melewatkan satu poin persyaratan. Oleh karena itu, ia mendorong agar FPI dapat secepatnya mengurus berbagai persyaratan secara lengkap agar tak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro menuding ada kekuatan modal dari pengelola usaha ‘underground’ atau bawah tanah yang mendorong bubarnya FPI. Sugito menyebut usaha ‘bawah tanah’ ini merujuk pada bisnis dan pemakaian narkoba, pelacuran, perjudian, hingga hiburan malam yang selama ini berseberangan dengan FPI.

“Kita memaklumi ada banyak kekuatan modal yang mengelola usaha ‘underground’ dan anti pada kiprah FPI. Kelompok ini gusar dengan intensitas kerja FPI yang dianggap mengancam bisnis mereka,” ujar Sugito melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8).

Sugito tak menampik banyak pihak yang ingin agar FPI bubar. Terlebih, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga menyatakan kemungkinan pemerintah untuk tak memperpanjang izin FPI sebagai ormas jika memiliki ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa, yakni Pancasila.

Pernyataan Jokowi itu dinilai makin selaras dengan jargon ‘Pancasila dan NKRI Harga Mati’ yang kerap diserukan massa pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019. “Seolah massa Islam di luar itu dianggap pendukung khilafah, radikalisme, dan seterusnya. Tentu saja mereka memasukkan FPI di dalamnya,” katanya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top