Artikel

Harapan Golkar Dapat Tambahan Kursi Menteri dan Ketua MPR

Jakarta, (Ngompol) – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap jumlah kursi menteri untuk partai berlambang pohon beringin bertambah. Saat ini, jumlah menteri dari Golkar dua kursi.

“Golkar akan menyesuaikan portofolionya di mana, dan orangnya siapa. Karena, saya rasa Golkar salah satu yang punya kader banyak. Dan bisa ditempatkan di berbagai posisi,” kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (17/7).

Airlangga mengklaim banyak kader Golkar mumpuni untuk duduk di kabinet. Apalagi, pada Pilpres 2019, Golkar total mendukung Joko Widodo sedari awal. “Kemarin kita kan bergabung di babak kedua, sekarang kita kan ikut dari babak pertama. Ya tentu nanti harapannya akan berpartisipasi lebih aktif,” ujar Airlangga.

Terkait pos-pos menteri Airlangga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Joko Widodo. Kader Golkar, terang Airlangga, siap ditempatkan di posisi mana pun. “Ya nanti itu kan terkait dengan portofolio, itu prerogatif Pak Presiden,” ucap Airlangga.

Tak hanya permintaan menteri, Golkar juga kukuh dan yakin akan mendapatkan kursi ketua MPR RI. Lobi telah dan terus dilakukan dengan sesama partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Airlangga Hartarto mengaku tak khawatir perihal adanya partai lain seperti PKB yang juga mengincar kursi ketua MPR. Ia yakin perolehan suara pemilu legislatif yang akan menentukan.

“Kita lihat kursinya saja. Di parlemen kan posisi berdasarkan kursi, kalau di MPR terkait dengan paket. Paket koalisi pemerintah ini kan terdiri dari beberapa partai, nah itu proporsional saja di sana saja. Kan urutan bergantung kursi,” sebutnya.

Airlangga berharap Golkar bisa mendapat peran dan kepercayaan yang lebih besar di pemerintahan Jokowi periode kedua. Itu karena partainya telah berjuang dalam pemenangan Jokowi sejak awal, berbeda dengan periode sebelumnya yang baru bergabung di tengah jalan.

Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan Indonesia butuh menteri yang berani mengambil sikap. Hal ini terkait niat Jokowi melanjutkan reformasi birokrasi dalam periode pemerintahannya yang kedua. Reformasi birokrasi penting dilakukan agar perizinan semakin sederhana. Jokowi juga menegaskan pola pikir dan pola kerja birokrasi Indonesia harus berubah.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top