Artikel

PKB : Jatah Kursi Menteri NU dan PKB Harus Dipisah

Jakarta, (Ngompol) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berhasil mengantarkan Jokowi-Ma’ruf menang dalam pilpres 2019 menginginkan jatah kursi menteri berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU). Keduanya memang memiliki ikatan, hanya saja soal jatah sepertinya tidak bisa ‘digabung’.

Hal ini dipaparkan oleh Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan, baginya memang PKB itu dilahirkan oleh NU. Akan tetapi PKB bukan NU. “Karena memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU tapi kan PKB bukan NU, tentu itu suatu yang terpisah,” kata Daniel dalam diskusi Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7).

Tak hanya itu, ia mengklaim NU maupun PKB sama-sama bekerja keras dalam kampanye memenangkan Jokowi-Maruf pada Pilpres tahun ini, sehingga merupakan hal wajar jika keduanya mendapat porsi bagian dalam struktur kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II.

“Karena NU kan juga menjadi bagian yang sangat bekerja keras kemarin, sehingga itu dua hal yang berbeda,” ungkap Daniel.

Sebelumnya secara terang-terangan PKB meminta jatah 10 kursi menteri masuk ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma’ruf periode 2019-2024. Tapi meski menyarankan jatah kursi PKB dengan NU dipisah, Daniel Johan menyerahkan seluruh keputusan ke tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki hak prerogatif.

Senada dengannya, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding merespons opini penggabungan jatah menteri untuk PKB dan Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Karding, keduanya merupakan pendukung dari kategori yang berbeda. Karding mengklaim PKB dan NU punya basis massa sendiri, meski banyak juga nahdiyin yang menjadi bagian PKB. Namun dalam hal dukungan, PKB dan NU menyumbangkan hasil penggalangan sendiri-sendiri.

Lebih lanjut Karding juga merespons pernyataan kedua pihak, yang merasa pantas mendapatkan banyak jabatan menteri. Ia tak ingin hal ini dijadikan polemik.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top