Artikel

BPN: Rekonsiliasi Tak Perlu Dilakukan

Jakarta, (Ngompol) – Rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo yang belum jelas kapan akan terjadi ini akhirnya dianggap oleh mantan tim pemenangan kubu Probowo-Sandi tak penting.

Sebagaimana diketahui keadaan di masyarakat memang terlihat hanya ada dua lebel, kampret dan cebong. Dengan adanya lebel seperti ini perpecahan di masyarakat dianggap perlu, agar tak lagi masyarakat menyandang status itu. Namun Waketum Gerindra Fadli Zon menilai tidak perlu ada rekonsiliasi antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto usai gelaran Pilpres 2019 ini. Menurut dia, rekonsiliasi justru menegaskan tajamnya perpecahan saat pilpres.

“Justru semakin mempertajam, seolah-olah harus rekonsiliasi, itu mempertajam dan mengukuhkan perbedaan-perbedaan dan perpecahan sebenarnya. Seolah-olah ada satu perpecahan yang tajam. Menurut saya tidak perlu ada rekonsiliasi dan tidak perlu dibesar-besarkan,” kata Fadli saat kunjungan DPR RI ke Kompleks Kepatihan Pemda DIY, Senin (8/7).

Fadli mengatakan rekonsiliasi merupakan istilah yang salah. Dalam kontestasi demokrasi masing-masing memang berkompetisi. Namun, kompetisi ini bukan berarti adanya perpecahan.

“Ya jadi saya dengar juga pendapatnya Pak Moeldoko memang tidak perlu ada rekonsiliasi. Jadi untuk apa ada rekonsiliasi? Memangnya kita perang ada rekonsiliasi,” kata Wakil Ketua DPR RI ini.

Sementara itu Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menilai wacana rekonsiliasi yang berakhir dengan pembagian jatah bukanlah tujuan awal yaitu silaturahmi. “Jika bertemu untuk dukung lalu mendapat posisi kursi bergabung ke koalisi, itu namanya akuisisi. Bedakan antara silaturahim dan akuisisi,” tegasnya.

Padahal seluruh proses yang terjadi selama pilpres merupakan pendewasaan dalam berdemokrasi. Pendewasaan ini tak hanya berlaku bagi praktisi politik tapi juga masyarakat.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top