Artikel

Membaca Konfigurasi Parlemen Pasca Pemilu 2019

Dinamika politik di parlemen lima tahun ke depan akan ditentukan sejauhmana kekuatan oposisi atau kekuatan penyeimbang terbentuk. Hasil Pemilihan Umum 2019 meneguhkan ada sembilan partai politik yang berhasil meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024. Persaingan antara dua kubu di pemilihan presiden, disinyalir akan
tetap memengaruhi dinamika di parlemen. Tingkat konsentrasi partai
politik pun cenderung tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya.

Kesembilan partai yang berhasil lolos ambang batas parlemen tersebut adalah partai petahana yang di periode sebelumnya juga meraih kursi di DPR. Dari sepuluh partai politik yang ada di lembaga legislatif nasional, hanya Partai Hati Nurani Rakyat yang gagal lolos ambang batas parlemen empat persen dan harus meninggalkan gelanggang politiknya di Senayan. Meskipun tersisa sembilan partai, konfigurasi dan tingkat konsentrasi kekuatan partai tidak akan jauh berbeda dengan kondisi lima tahun sebelumnya. Hal ini berpihak dari masih dekatnya angka Indeks Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP) yang ada dari hasil perolehan kursi kesembilan partai tersebut dengan tiga pemilu sebelumnya.

Indeks ini sendiri diperkenalkan oleh Laakso & Taagepera (1979) yang bertujuan melihat tingkat konsentrasi dan penyebaran kekuatan parpol berdasar hasil pemilu. Dengan menggunakan indeks ini, kita bisa melihat
sejauh mana efektifitas sistem kepartaian sekaligus konsentrasi kekuatan kursi partai dalam memengaruhi proses di dalam parlemen itu sendiri.

Dari hasil penghitungan, indeks ENPP hasil pemilu legislatif 2019 berada di angka 7,44. Indek ini memiliki arti, kekuatan kursi di parlemen nantinya hanya terkonsentrasi pada 7 partai politik dari sembilan partai peraih kursi parlemen. Jika mengacu komposisi koalisi di parlemen berdasarkan dukungan saat pemilihan presiden, fragmentasinya kemungkinan juga berada pada dua kubu pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden saat pemilihan presiden 17 April lalu.

Koalisi Indonesia Kerja yang merupakan pendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (128 kursi), Golkar (85 kursi), PKB (58 kursi), PPP (19 kursi), dan Partai Nasdem
(59 kursi). Total dari koalisi ini mencapai 349 kursi atau 60,8 persen
kursi DPR. Sementara itu Koalisi Indonesia Adil Makmur yang merupakan
pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno terdiri dari empat partai,
yakni Gerindra (78 kursi), PKS (50 kursi), PAN (44 kursi), dan Partai
Demokrat (54 kursi). Koalisi ini mengumpulkan total 226 kursi atau
setara dengan 39,2 persen dari seluruh kursi parlemen.

Di atas kertas, Koalisi Indonesia Kerja menguasai kursi parlemen dan
tentu ini menjadi modal politik pemerintahan Jokowi-Maruf yang
ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada
21 Mei lalu. Tentu harapannya pola koalisi ini tidak berubah karena
empat partai lainnya akan berada di luar pemerintahan menjadi kekuatan
kontrol, penyeimbang, dan oposisi terhadap jalannya pemerintahan. Hal
ini penting untuk menjaga check and balance bagi jalannya pemerintahan
sekaligus menjaga kualitas demokrasi. Meskipun demikian, sejumlah
manuver politik, terutama dengan adanya pertemuan antara elite partai
dengan Jokowi, seperti yang dilakukan oleh PAN dan Demokrat, tetap
membayangi masa depan dua koalisi ini.

Multipartai

Potensi perubahan ini tidak lepas dari sistem kepartaian hasil Pemilu
2019 yang mengarah pada “wajah” multipartai meluas. Sistem kepartaian
ini merujuk klasifikasi dari ilmuwan politik Italia, Giovanni Sartori
(1976). Multipartai meluas berlaku jika jumlah partai yang berada di
parlemen lebih dari enam partai. Dengan indeks ENPP 7,44, wajah
parlemen lima tahun ke depan masuk kategori multipartai meluas ini.
Artinya, sekali lagi, hanya akan ada tujuh partai yang relevan dan
berpengaruh dalam pengambilan keputusan di parlemen.

Angka indeks di Pemilu 2019 ini tidak jauh berbeda dengan tiga pemilu
sebelumnya. Di Pemilu 2014 angka indeks mencapai 8,19. Kekuatan
parlemen terkonsentrasi di delapan partai dari 10 partai peraih kursi.
Hal yang sama juga tercatat di Pemilu 2009 dan 2004 yang sama-sama
masuk ke dalam kategori multipartai meluas. Tingkat konsentrasi lebih
kuat tampak di hasil Pemilu 2004 karena dari 16 partai peraih kursi
DPR, hanya enam partai yang efektif memiliki posisi yang memengaruhi
proses politik di parlemen.

Sementara tipe lainnya adalah multipartai sederhana yang disebutkan
terjadi jika jumlah partai yang masuk parlemen berada di kisaran 3-5
partai. Kondisi ini hanya terjadi di Pemilu 1999 dengan angka indeks
NEPP sebesar 4,72. Dari 20 partai peraih kursi, kekuatan parlemen
hanya terkonsetrasi pada 4 sampai 5 partai politik. Menariknya, indeks
ENPP yang lebih sederhana di Pemilu 1999 ini terjadi ketika di pemilu
tersebut tidak diterapkan ambang batas parlemen (parliamentary treshold).

Konsentrasi Meluas

Dari hasil perkembangan indeks ENPP di lima pemilu yang digelar sejak
era reformasi tersebut, tampak jelas peningkatan besaran ambang batas
parlemen yang diterapkan dari Pemilu 2009 sampai Pemilu 2019 tidak
mampu membuat dinamika politik antara partai politik di parlemen
menjadi lebih sederhana dengan 3-5 partai. Namun, sebaliknya ambang
batas parlemen membuat konsentrasi partai lebih meluas dengan lebih
dari enam partai politik.

Hal ini membuktikan, ambang batas parlemen tidak bisa dijadikan alat
utama untuk membangun sebuah sistem kepartaian yang lebih sederhana di parlemen. Ambang batas parlemen justru meningkatkan jumlah suara yang hilang dan sia-sia (wasted voice) karena tidak terwakili di parlemen.
Di Pemilu 1999, yang hanya menerapkan ambang batas pemilihan
(electoral treshold), suara pemilih yang tidak terwakili di parlemen
tercatat sebesar 4,6 juta suara atau hanya 4,4 persen dari total pemilih yang menggunakan hak suaranya di pemilu. Hal yang sama juga terjadi di Pemilu 2004 yang menghasilkan 6,7 juta suara terbuang atau 5,9 persen dari total pemilih yang menggunakan hak suaranya di pemilu.

Sebaliknya, ketika ambang batas parlemen diberlakukan, jumlah suara
pemilih yang “terbuang” atau tidak terwakili di parlemen melonjak. Di
Pemilu 2009, saat pertama kali ambang batas parlemen diberlakukan
sebesar 2,5 persen, jumlah suara yang tidak terwakili di parlemen
mencapai 19,5 juta atau 18,7 persen. Suara ini bersumber dari 29
partai politik yang gagal menembus ambang batas parlemen. Di dua
pemilu berikutnya, hal yang sama juga terjadi. Di Pemilu 2014
distribusi suara pemilu relatif lebih menyebar, sehingga dari 12
partai politik peserta pemilu, hanya dua partai yang gagal lolos
ambang batas parlemen yang saat itu dikenakan 3,5 persen.

Di Pemilu 2019 dengan ambang batas parlemen lebih tinggi yakni 4
persen, jumlah suara yang terbuang dari pemilih yang menggunakan suara
kembali meningkat menjadi 13,5 juta suara atau 9,8 persen dari jumlah
pemilih yang hadir ke tempat pemungutan suara. Hasilnya, seperti yang
disinggung di awal tulisan, sembilan partai berlaga di DPR. Ambang
batas 4 persen hanya “berhasil” mengurangi satu partai petahana, yakni
Partai Hanura, dua partai lama peserta pemilu (PBB dan PKPI), dan
empat partai pendatang baru (Perindo, Garuda, Berkarya, dan PSI). Hal
ini semakin memperkuat ambang batas parlemen tidak cukup efektif
menjadikan sistem kepartaian lebih sederhana.

Terbukti dari rekam jejak pemilu yang pernah digelar di atas, penerapan ambang batas parlemen justru lebih banyak mengarah ke multipartai yang meluas. Hal ini mengindikasikan satu tesis bahwa dinamika politik di parlemen lima tahun ke depan tak akan jauh berubah dari dinamika lima tahun terakhir. Tentu tergantung sejauhmana kekuatan oposisi terbentuk,
apakah empat partai pendukung Prabowo-Sandi mampu menjadi kekuatan
oposisi yang solid atau justru tergoda untuk kemudian tunduk pada
nikmatnya bagi-bagi kekuasaan dengan bergabung di pemerintahan.
Wallahu alam

*Yohan Wahyu

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top