Artikel

Sambangi MK, BPN Persoalkan Posisi Ma’ruf di Dua BUMN

Jakarta, (Ngompol) – Kubu Prabowo-Sandi dengan memutuskan menyatakan tidak setuju dari hasil pilpres 2019 lewat jalur hukum bukan jalanan sempat mendapatkan apresiasi oleh sejumlah pihak. Namun ketika gugatan sengketa itu sampai di Mahkamah Konstitusi beberapa poin yang diajukan selalu hangat dibicarakan. Kini mereka merevisi gugatannya, kali ini Ma’ruf Amin menjadi target.

Tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan Ma’ruf Amin yang masih memiliki jabatan di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah, selama menjadi calon wakil presiden hingga saat ini.

“Menurut info yang kami miliki, cawapres 01 namanya masih ada dalam struktur BNI Syariah dan Mandiri Syariah, itu berarti melanggar pasal ke 227 huruf P (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), karena seseorang yang menjadi capres atau cawapres harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN,” kata ketua tim hukum BPN Prabowo Sandi Bambang Widjojanto di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (10/6).

Pria yang akrab disapa BW ini berharap dengan adanya materi tambahan itu, MK bisa mendiskualifikasi paslon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Karena cawapres tak memenuhi syarat dalam UU Pemilu. “Menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik karena ini bisa menyebabkan paslon 01 itu didiskualifikasi,” tegas BW.

Sementara itu Juru bicara MK Fajar Laksono menegaskan, perbaikan bukti gugatan pilpres BPN 02 hanya diterima sebagai bentuk administrasi dan kepaniteraan MK. Adapun untuk diterima atau tidaknya materi perbaikan sepenuhnya menjadi kewenangan hakim MK untuk menilai.

“Perbaikan permohonan tersebut akan disampaikan kepada majelis hakim, dan follow-up terhadap berkas perbaikan permohonan tersebut sepenuhnya akan diputuskan oleh majelis hakim,” ujar Fajar saat dihubungi, Senin (10/6).

Fajar menerangkan, Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2019 tidak mengatur soal perbaikan permohonan. Pemohon akan diberikan kesempatan untuk mekanisme penambahan berkas gugatan pada saat sidang perdana.

MK akan menggelar sidang perdana terkait permohonan sengketa PHPU yang telah didaftarkan kubu Prabowo-Sandi pada Jumat (14/6) mendatang.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top