Artikel

Koalisi Pemerintahan Jokowi Tolak Pansus Pemilu

Jakarta, (Ngompol) – Muncul wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) Pemilu di DPR untuk menginvestigasi segala masalah dalam Pemilu Serentak 2019. Sejumlah partai pun menolak usulan pansus itu.

Adapun, pansus tersebut diusulkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang V, Rabu (8/5) lalu. Enam Fraksi dari partai koalisi pemerintahan akan menolak usulan tersebut. Enam fraksi tersebut adalah PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PKB, dan Hanura.

Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani yang juga anggota Komisi III DPR RI ini yakin, mayoritas fraksi di DPR akan menolak usulan pembentukan panitia khusus kecurangan pemilu.

“Kalau kami fraksi-fraksi di koalisi pemerintahan ada enam akan menolak,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (9/5).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menilai tidak ada urgensi pembentukan panitia khusus (pansus) Pemilu 2019 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia melihat, pembentukan pansus tersebut merupakan gerakan politik untuk membangun framing bahwa pemilu ini memang curang.

“Itu kan curang menurut mereka. Sampai sekarang mereka tidak bisa memberikan data dan fakta. Mereka tidak mau percaya penyelenggara negara (KPU dan Bawaslu) yang mereka sendiri pilih,” tegas Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin ini.

Sementara itu ketika usulan ini di lempar pada masa persidangan, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Demokrat memilih tidak bersuara soal usul penggunaan hak angket dan pembentukan pansus.

Namun, dua partai yang menjadi mitra koalisi PKS dan Gerindra tidak menyatakan pendapatnya, padahal Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dan anggota Fraksi PAN, Ali Taher, hadir dalam rapat paripurna.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top