Artikel

Dimensi Rekonsiliasi di Isu Reshuffle Kabinet

Jakarta, (Ngompol) – Muncul isu reshuffle kabinet menjelang akhir periode Jokowi-Jusuf Kalla (JK) setelah sejumlah menteri ikut terseret dalam proses hukum di KPK.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sudah menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus Romahurmuziy. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sudah lebih dulu diperiksa untuk kasus dugaan suap dana hibah KONI. Sementara Mendag Enggartiasto Lukita belum diperiksa, namun ruang kerjanya sudah digeledah oleh KPK.

Jokowi, kata staf khusus Presiden Johan Budi SP, selalu mengingatkan kepada menterinya untuk tidak terseret kasus hukum.

“Presiden selalu mengingatkan jajaran kabinetnya untuk tidak melakukan korupsi dan merampok uang rakyat,” beber Johan.

Johan menjelaskan, ada sejumlah faktor yang memungkinkan Jokowi mengocok ulang kabinetnya, seperti masalah kinerja dan menteri tersebut sudah berstatus tersangka. Reshuffle bisa saja dilakukan sebelum masa kepemimpinan Jokowi di periode pertama ini berakhir.

Hasil real count KPU juga belum rampung, namun jika ditanyakan kapan reshuffle kabinet, Johan mengaku waktu yang tepat adalah setelah Idul Fitri. “Kalau sampai Lebaran saya kira tidak ada. Saya tidak tahu setelah Lebaran, kemungkinan itu bisa saja,” sebutnya.

Sementara itu, pengamat politik Indo Barometer Muhammad Qodari mengusulkan Jokowi membentuk kabinet rekonsiliasi nasional jika wacana reshuffle kabinet benar-benar dijalankan. Kabinet tersebut sebagai upaya merekatkan persatuan bangsa yang ‘menganga’ selama Pilpres 2019.

“Menurut saya, untuk kabinet Pak Jokowi yang akan datang, prioritas kita itu rekonsiliasi nasional, jadi yang namanya profesionalitas atau kompetensi itu memang tidak boleh diabaikan karena keterwakilan tanpa kompetensi kan bahaya juga bagi jalannya pemerintahan dan bahaya bagi terlaksananya pelayanan masyarakat. Jadi saya mengusulkan untuk kabinet Pak Jokowi 2019-2021 kalau memang menang, atau dua-duanyalah, mau Pak Jokowi, Pak Prabowo, itu semua partai yang ada itu masuk kabinet. Jadi kabinet rekonsiliasi total,” kara Qodari saat dihubungi, Kamis (9/5).

Kabinet rekonsiliasi ini dirasa perlu mengingat pada masa pilpres terjadi polarisasi yang tajam berdasarkan hasil penghitungan suara di beberapa wilayah. Qodari lalu menyebutkan wilayah-wilayah yang memiliki jarak suara kemenangan di angka 90%, dari Aceh hingga Sumatera Barat untuk kemenangan Prabowo-Sandiaga atau dari Jawa Tengah hingga Bali yang dikuasai Jokowi.

Menurutnya, perolehan suara signifikan itu membuat polarisasi di masyarakat semakin tajam, sehingga perlu ada rekonsiliasi nasional dan total. Adapun wacana Qodari menyoroti apa alasan Jokowi membuat wacana reshuffle di ujung periodenya. Qodari membaca ada 3 faktor yang membuat Jokowi mewacanakan reshuffle kabinet, di antaranya karena faktor kinerja, masalah hukum, hingga akomodasi politik.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top