Debat Pendukung, Bukan Debat Publik

Apa yang Anda rasakan setelah menonton debat perdana pasangan capres-cawapres 17 Januari lalu? Apakah Anda geram dengan capres pilihan Anda dibully? Kemudian Anda mencari-cari bahan perundungan untuk capres lawan?

Jika itu yang Anda rasakan, berarti debat capres-cawapres gagal melahirkan debat publik. Idealnya, debat capres melahirkan diskursus di tingkat publik. Lihat saja, hampir sepi pembicaraan soal apakah perlu gaji birokrat dan penegak hukum dinaikkan? Apakah menjamin jika gaji mereka setinggi langit, mereka akan bersih dari korupsi atau tidak akan terjadi penyelewengan kewenangan?

Atau apakah janji petahana soal penegakan hukum akan diusut tuntas jika ada bukti bisa diwujudkan disaat banyak kasus yang menjerat barisan pendukung petahana, sampai kini kasus hukumnya tak kunjung juntrungannya.

Atau soal bagaimana janji kedua pasangan capres menyelesaikan kasus terorisme yang agak beda pandangan. Petahana lebih fokus ke upaya deradikalisasi, sedangkan sang penantang lebih fokus pada akar masalahnya, yakni ketidakadilan.

Nah, apakah Anda pernah mendiskusikannya di ruang publik? Jika tidak atau belum, berarti level diskusi kita hanya pada tingkat debat antar pendukung, belum pada debat publik.

Tentu, bukan salah Anda dan saya. Banyak faktor yang menyumbang bagaimana debat gagal melahirkan diskursus publik. Pertama, posisi debat dalam undang-undang masuk kategori jenis kampanye. Otomatis subtansi debat sebagai bagian dari diskusi publik akan luntur karena lebih menekankan pada bagaimana keunggulan masing-masing kandidat.

Hasilnya, debat tidak melahirkan diskusi dan proses berpikir. Debat perdana lalu hanya melahirkan aktifitas tanya jawab, atau tebak-tebakan antar kandidat.

Kedua, posisi debat yang sekadar tebak-tebakan dan dikotomi antar pendukung semakin disemai oleh KPU dengan kebijakan membocorkan kisi-kisi pertanyaan.

Keinginan publik untuk tahu bagaimana cara dan buah pikiran kandidat secara orisinil menjadi hilang. Para kandidat sudah terpaku oleh batasan-batasan, bahkan petahana kerap “tersandera” oleh teks yang sudah dipersiapkan.

Ketiga, kultur politik kita memang masih jauh dari politik yang melahirkan diskursus publik. Politik kita sebagian besar “dirampok” oleh diskursus elite yang berputar-putar di wilayah kepentingan mereka. Publik hampir absen dari diskursusnya.

Tak heran jika kemudian banyak yang kecewa dengan debat perdana kemarin. Harapannya debat bisa mengukur mana calon pemimpin yang berpikir besar dan memiliki narasi yang kuat tentang kebangsaan ini lima tahun ke depan.

Pemimpin tidak sekadar dibutuhkan daya kerjanya, namun lebih dari itu, pemimpin juga harus memiliki kualitas daya pikir yang kuat.

Bagaimanapun daya pikir akan melahirkan narasi yang kuat sebagai peta jalan bagaimana sang pemimpin bekerja nantinya.

Debat adalah momentum untuk publik menggali seberapa kuat daya pikir dan narasi kandidat. Bukan semata-mata aktifitas tanya jawab yang saling menyerang dan menjatuhkan.

Tentu, didebat berikutnya, kita berharap KPU sebagai penyelenggara harus bisa merumuskan bagaimana kemudian hakekat debat kembali ke khittahnya agar publik bisa turut menggali lebih dalam pikiran sang kandidat.

KPU tak boleh lagi kemudian “menyelamatkan” debat sebagai ajang tidak boleh mempermalukan kandidat. Bagaimanapun, debat itu yang diperdebatkan adalah pikiran, gagasan, dan narasi. Debat tidak membahas orang atau pribadi.

Jika debat hanya sekadar melahirkan debat antarpemuja, antarpendukung pasangan capres dan cawapres, namun kemudian absen memperdebatkan buah pikiran kandidat, boleh jadi menarik meminjam lirik lagu Rhoma Irama : “Stop perdebatan….stop perdebatan”

Yohan Wahyu

Post Author: redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *